| Regulation Name |
Page |
Keterangan |
Regulation PMK-56/PMK.03/2015
|
|
terkait dengan DPP penyerahan biro jasa pariwisata/perjalanan sebagai FP yang tidak dapat dikreditkan.
|
Regulation SE-21/PJ/2015
|
|
Pelayanan Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun Pajak 2014
|
Regulation SE-20/PJ/2015
|
|
Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan Karena Warisan
|
Sunset Policy
|
|
Sunset Policy
|
Regulation PMK-122/PMK.010/2015
|
|
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyesuain besarnya penghasilan yang tidak kena pajak
|
Regulation SE-44/PJ/2015
|
|
Surat Edaran Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Struktur penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap
|
Regulation Tax Amnesty
|
|
Tax Amnesty
|
Regulation SP-34/2017
|
|
Penggunaan Faktur Pajak Dalam Transaksi Perdagangan
|
Regulation SE-26/PJ/2017
|
|
Surat Edaran Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Petunjuk Pelaksanaan Pembetulan Atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
|
Regulation SE-27/PJ/2017
|
|
Surat Edaran Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Prosedur Penilaian Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Rangka Menganalisis Kewajaran Peredaran Usaha dan/atau Biaya Melalui Kegiatan Pengenaan PBB atau Pemeriksaa
|
Regulation SE-31/PJ/2017
|
|
Surat Edaran Dirjen Pajak yang mengatur mengenai
Tata Cara Percepatan Perekaman Bukti Penerimaan SPT Tahunan
|
Regulation PMK-147/PMK.03/2017
|
|
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Tata Cara Pendaftaraan Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Sserta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
|
Regulation PER-15/PJ/2017
|
|
Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai
Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak
|
Regulation SE-25/PJ/2017
|
|
Surat Edaran Dirjen Pajak yang mengatur mengenai
Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak
|
Regulation PMK-142/PMK.010/2017
|
|
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
|
Regulation PMK-146/PMK.010/2017
|
|
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Tarif Cukai Hasil Tembakau
|
Regulation PP 42/2017
|
|
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai
Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
|
Regulation PMK-107/PMK.03/2017
|
|
Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh wajib Pajak dalam Negeri
atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual sahamnya di Bursa Efek
|
Regulation PMK-140/PMK.03/2017
|
|
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial
|
Regulation PMK-141/PMK.08/2017
|
|
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak
|
Regulation PMK 165/PMK.03/2017
|
|
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
|
Regulation PP 34/2017
|
|
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
|
Regulation PER-20/PJ/2017
|
|
Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai
Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas First Tranche Petroleum
|
Regulation PMK 159/PMK.04/2017
|
|
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
|
Regulation PMK 158/PMK.04/2017
|
|
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
|
Regulation SE-34/PJ/2017
|
|
Surat Edaran Dirjen Pajak yang mengatur mengenai
Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
|
Regulation SE-30/PJ/2017
|
|
Pemberitahuan Berlakunya Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2002
|
Regulation KEP-271/PJ/2017
|
|
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ/2017 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2017.
|
Regulation PER-17/PJ/2017
|
|
Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris
|
Regulation PMK 166/PMK.010/2017
|
|
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun Anggaran 2017
|
Regulation PMK 171/PMK.03/2017
|
|
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
|
Regulation PMK 170/PMK.010/2017
|
|
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semaeam Itu serta Frit Kaea dan Kaea Lainnya dari Negara Republik Rakyat Tiongkok
|
Regulation SE-35/PJ/2017
|
|
Surat Edaran Dirjen Pajak yang mengatur mengenai
Petunjuk Pelaksanaan Legalisasi Atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
|
Regulation PMK 178/PMK.04/2017
|
|
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Impor Sementara
|
Regulation PMK 169/PMK.04/2017
|
|
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai
|
Regulation UU 15/2017
|
|
Undang – Undang Indonesia yang mengatur mengenai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
|
Regulation PER-25/PJ/2017
|
|
Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri
|
Regulation PMK 18 PMK 03 2021
|
|
Pelaksanaan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,
Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
|