PMK 18 PMK 03 2021

PMK 18 PMK 03 2021 Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan...

Continue Reading →

PER-25/PJ/2017

PER-25/PJ/2017 Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri...

Continue Reading →

UU 15/2017

UU 15/2017 Undang – Undang Indonesia yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Link Download Regulation : UU 15/2017 Penjelasan Mengenai UU 15/2017

Continue Reading →

PMK 169/PMK.04/2017

PMK 169/PMK.04/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai Link Download Regulation : PMK 169/PMK.04/2017

Continue Reading →

PMK 178/PMK.04/2017

PMK 178/PMK.04/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Impor Sementara Link Download Regulation : PMK 178/PMK.04/2017

Continue Reading →

SE-35/PJ/2017

SE-35/PJ/2017 Surat Edaran Dirjen Pajak yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Legalisasi Atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak Link Download Regulation : SE-35/PJ/2017

Continue Reading →

PMK 170/PMK.010/2017

PMK 170/PMK.010/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semaeam Itu serta Frit Kaea dan Kaea Lainnya...

Continue Reading →

PMK 171/PMK.03/2017

PMK 171/PMK.03/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan...

Continue Reading →

PMK 166/PMK.010/2017

PMK 166/PMK.010/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun Anggaran 2017 Link Download Regulation :...

Continue Reading →

PER-17/PJ/2017

PER-17/PJ/2017 Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris Link Download Regulation : PER-17/PJ/2017

Continue Reading →

Latest News

PMK-140/PMK.03/2017

PMK-140/PMK.03/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana...

PMK-107/PMK.03/2017

PMK-107/PMK.03/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh wajib Pajak dalam Negeri...

PP 42/2017

PP 42/2017 Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang Link Download Regulation : PP 42/2017

PMK-146/PMK.010/2017

PMK-146/PMK.010/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tarif Cukai Hasil Tembakau Link Download Regulation : PMK-146/PMK.010/2017

PMK-142/PMK.010/2017

PMK-142/PMK.010/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian...

SE-25/PJ/2017

SE-25/PJ/2017 Surat Edaran Dirjen Pajak yang mengatur mengenai Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak Link Download...

PER-15/PJ/2017

PER-15/PJ/2017 Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan...

PMK-147/PMK.03/2017

PMK-147/PMK.03/2017 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaraan Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Sserta...

SE-31/PJ/2017

SE-31/PJ/2017 Surat Edaran Dirjen Pajak yang mengatur mengenai Tata Cara Percepatan Perekaman Bukti Penerimaan SPT Tahunan Link Download Regulation...

SE-27/PJ/2017

SE-27/PJ/2017 Surat Edaran Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Prosedur Penilaian Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Rangka Menganalisis Kewajaran Peredaran...